Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat tata kelola statistik sektoral untuk memastikan data yang dihasilkan perangkat daerah akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Proses Bisnis Statistik dan Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral melalui Penyajian Data dalam Bentuk Infografis di Hotel Pangeran Khar, Selasa (20/10). Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa kualitas data sangat menentukan ketepatan kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
“Kebijakan yang tepat harus didukung data yang akurat, terbaru, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Iskandar.
Penguatan tata kelola data menjadi komitmen pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang ditindaklanjuti di Kaltara melalui Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan statistik sektoral sesuai bidang tugas masing-masing, sehingga pengelolaan statistik perlu dilakukan secara terstandar, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi data. Selain memastikan kualitas data, kemampuan menyajikan informasi secara jelas juga perlu ditingkatkan melalui infografis agar pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat memahami informasi statistik dengan lebih cepat.
“Infografis harus menarik sekaligus akurat. Angka, satuan, periode, dan sumber data harus jelas. Jangan sampai tampilan yang menarik justru mengurangi ketepatan informasi,” ujarnya.
Kegiatan yang diikuti 72 peserta dan menghadirkan dua narasumber, yakni Dede Kurniyawan, SST., M.Si., dari BPS Kaltara dan Elstiven, S.Sos., M.Si., dari DKISP Kaltara, itu diarahkan agar peserta tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu mempraktikkan pengisian lembar kerja proses bisnis statistik dan menyusun infografis berdasarkan data di instansi masing-masing. Hasil kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemprov Kaltara, yang dievaluasi secara berkala melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Badan Pusat Statistik.