Bulungan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan kondisi keuangan daerah tetap aman meski terjadi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (Kasda) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, Nur Indah Palupi, mengatakan kemampuan fiskal daerah saat ini masih cukup kuat untuk memenuhi berbagai kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Masih dalam kondisi aman. Untuk pembayaran gaji dan terutama TPP ASN dapat ter-cover dengan baik hingga akhir tahun,” kata Indah, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, pembayaran gaji dan tunjangan ASN tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena termasuk dalam kategori belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengeluaran lainnya.
“Intinya, gaji dan tunjangan merupakan belanja wajib dan mengikat sehingga tetap menjadi prioritas dalam kondisi fiskal saat ini,” ujarnya.
Indah menjelaskan, meskipun terjadi penyesuaian pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kaltara masih terjaga dengan baik.
Anggaran untuk kebutuhan rutin pemerintahan maupun pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah juga dipastikan tetap tersedia sesuai perencanaan.
“Belanja wajib dan program prioritas daerah masih bisa berjalan sesuai rencana. Kondisi fiskal daerah saat ini masih sehat dan terkendali,” jelasnya.
Komitmen tersebut, lanjut Indah, tercermin dari realisasi pembayaran gaji ke-13 ASN yang mulai dicairkan sejak awal Juni 2026.
Ia menerangkan, proses pencairan dilakukan setelah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BKAD pada 2 hingga 5 Juni 2026.
“Penyampaian SPM oleh SKPD dimulai tanggal 2 sampai 5 Juni 2026, sehingga proses pencairan dapat segera dilakukan,” katanya.
Untuk pembayaran gaji ke-13 ASN tahun ini, Pemerintah Provinsi Kaltara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,55 miliar.
Dengan terjaminnya pembayaran gaji, TPP, dan gaji ke-13 ASN, Pemprov Kaltara optimistis penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan lancar hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (ADV)
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
N5UDA3
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
