TANJUNG SELOR, rilisan.id — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) konsisten mengoptimalkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lewat penerapan pengawasan berlapis, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pemanfaatan teknologi informasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi penting dalam merawat kepercayaan publik terhadap keuangan daerah. Seluruh rangkaian pengelolaan APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan wajib mengacu pada regulasi yang berlaku dan berlandaskan prinsip akuntabilitas.
“Pengelolaan APBD tidak hanya harus tepat aturan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan yang berkualitas,” ucap Nurdin pada Selasa (28/07/26).
Sinergi dan koordinasi intensif terus dijalankan bersama seluruh OPD agar penyerapan anggaran berjalan efektif, efisien, serta terbuka, sekaligus mendukung target prioritas pembangunan daerah.
Pengawasan ketat dilakukan secara berlapis melalui pengendalian internal, monitoring berkala, dan evaluasi bersama. Di samping itu, optimalisasi sistem informasi keuangan daerah terus digalakkan guna memperkuat keterbukaan data dan mempermudah fungsi pengawasan.
Nurdin menambahkan, komitmen ini merupakan bagian dari perwujudan good governance melalui peningkatan kapasitas aparatur dan kepatuhan regulasi. Dengan langkah tersebut, tata kelola keuangan yang berkualitas dapat dipertahankan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di Kaltara. (fz/red)
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
8PCJDB
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
