TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan dan penyederhanaan penatausahaan keuangan daerah. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara menegaskan pentingnya efektivitas serta penguatan monitoring dalam penatausahaan keuangan daerah. Langkah ini sekaligus menjadi sarana menyamakan pemahaman dan persepsi mengenai tertib administrasi hingga proses penatausahaan daerah secara digital.
Menurut Plt. Kepala BKAD Kaltara, digitalisasi diarahkan agar pekerjaan lebih cepat dan dokumen penatausahaan keuangan lebih sederhana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara menilai percepatan yang sudah berjalan perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal cepat mengambil keputusan, melaksanakan, dan mengoreksi.
Sekprov Kaltara menegaskan, digitalisasi bukan sekadar beralih menggunakan aplikasi atau mengurangi tumpukan dokumen fisik, tetapi harus mengubah pola pikir dan disiplin kerja. ASN dituntut bekerja tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Ia ingin membangun kebiasaan kerja yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari budaya baru ASN Kaltara.
“Kita bangun budaya seperti ini, perlihatkan ASN seluruh Kaltara sedang berubah melakukan perbaikan,” ujarnya. Ia pun meminta BKAD melakukan pembinaan dan evaluasi secara bertahap serta memastikan semua berjalan sesuai sistem.
Sekprov juga menyampaikan bahwa mulai 1 Oktober, penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) akan dilakukan secara elektronik. Kebijakan itu diharapkan menghemat waktu, dokumen, dan tenaga. Namun, ia mengingatkan keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada operator dan pengelola keuangan. Kepala OPD diminta menjadi pihak yang memulai dan memastikan komitmen berjalan, bukan sekadar mengikuti acara lalu melupakan tindak lanjut.
Ia menekankan, percepatan tidak boleh mengurangi kontrol. Setiap transaksi harus jelas dan tidak boleh ada lagi data yang berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, BKAD diminta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar sistem digital dapat berjalan optimal. Sebelumnya, penegakan disiplin juga telah dimulai, termasuk memanggil sembilan orang ke ruangan Sekprov, dan pada Senin sebelumnya ia meminta Pol PP serta dinas teknis.
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
3NQRO4
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
