Makassar – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi sekaligus mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Hal tersebut disampaikan Zainal saat menjadi penguji eksternal dalam Sidang Promosi Doktor di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis (15/10). Sidang tersebut membahas disertasi berjudul “Digital Governance dalam Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.
Dalam proses pengujian, Zainal mendalami metodologi, temuan penelitian, serta kebaruan kajian terkait penerapan tata kelola pemerintahan digital dalam pengelolaan PAD.
Menurutnya, transformasi digital di sektor pemerintahan tidak cukup hanya dengan mengalihkan layanan administrasi ke sistem elektronik. Digitalisasi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap transparansi, efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta penguatan pengawasan penerimaan daerah.
“Pengawasan dan tata kelola pendapatan berbasis digital adalah kebutuhan mutlak era sekarang. Gagasan ilmiah seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat transparansi serta efisiensi pendapatan daerah. Kunci utamanya terletak pada integrasi data, keamanan sistem, serta kesiapan regulasi yang adaptif,” ujar Zainal.
Ia menilai, integrasi data menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem pengelolaan PAD yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap proses pemungutan serta meminimalkan celah yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan.
Selain itu, sistem digital perlu dirancang agar mudah diakses masyarakat sebagai wajib pajak. Kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mendukung kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Pengelolaan PAD yang transparan menjadi aspek penting dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah. Karena itu, pemanfaatan teknologi perlu diiringi dengan keamanan sistem, pengawasan yang memadai, serta regulasi yang mampu mengikuti perkembangan digitalisasi.
Pemprov Kaltara memandang kajian ilmiah mengenai tata kelola pendapatan daerah sebagai salah satu referensi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan daerah.