Makassar – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyoroti pentingnya integrasi data, keamanan sistem, dan kesiapan regulasi dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital, khususnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Zainal saat menjadi penguji eksternal dalam Sidang Promosi Doktor di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis (15/10).
Sidang terbuka yang berlangsung di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas tersebut mengangkat disertasi berjudul “Digital Governance dalam Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.
Dalam forum akademik itu, Zainal mendalami metodologi penelitian, temuan yang dihasilkan, hingga unsur kebaruan kajian mengenai penerapan digitalisasi dalam tata kelola pendapatan daerah.
Menurut Zainal, penerapan pemerintahan berbasis digital membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan teknologi. Sistem yang dibangun harus didukung integrasi data yang baik, keamanan informasi, serta regulasi yang adaptif agar dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengawasan dan tata kelola pendapatan berbasis digital adalah kebutuhan mutlak era sekarang. Gagasan ilmiah seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat transparansi serta efisiensi pendapatan daerah. Kunci utamanya terletak pada integrasi data, keamanan sistem, serta kesiapan regulasi yang adaptif,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya merancang sistem digital yang mudah digunakan masyarakat, terutama dalam mengakses layanan perpajakan daerah. Kemudahan akses dinilai dapat mendukung pelayanan yang lebih efektif dan meningkatkan transparansi hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.
Keterlibatan Zainal sebagai penguji eksternal sekaligus menjadi ruang untuk menghubungkan perspektif akademik dengan kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemprov Kaltara memandang penelitian ilmiah sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan publik. Kajian yang relevan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Ke depan, hubungan antara Pemprov Kaltara dan Unhas diharapkan semakin terbuka terhadap kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, serta perumusan kebijakan publik yang berbasis kajian ilmiah.