Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Tarakan Tengah menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tarakan atas kajian advokasi yang dilakukannya terkait keberadaan polisi tidur di kawasan Ladang, Tarakan Tengah. Kajian tersebut dinilai berperan penting hingga akhirnya polisi tidur tersebut dilepas setelah hampir genap satu bulan menjadi polemik di masyarakat.
Dalam utasnya, Fikri Zulfaqar, Sekretaris PCPM Tarakan Tengah, menulis,
“Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Tarakan Tengah mengapresiasi Kajian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) soal Polisi Tidur di daerah Ladang, Tarakan Tengah yang akhirnya dilepas setelah hampir genap satu bulan jadi polemik di masyarakat.”
Ia kembali menegaskan apresiasinya, “Sekali lagi, apresiasi pada PC IMM Kota Tarakan atas kajian advokasinya, terus asah kepekaan sosial dan gerak berdampak bagi masyarakat dengan landasan kajian.”
Keresahan warga terhadap polisi tidur yang dinilai mengganggu menjadi pemicu utama. Isu ini sempat menarik perhatian berbagai pihak hingga mendorong munculnya kajian dari IMM, tanggapan Dinas Perhubungan, serta sorotan Ombudsman Kaltara yang meminta evaluasi berbasis regulasi. Proses penyelesaian berlangsung melalui rangkaian aksi bertahap yang melibatkan media, warga, mahasiswa, dan lembaga terkait hingga akhirnya polisi tidur tersebut dilepas.
Kronologi Polisi Tidur Ladang: Dari Keresahan sampai Pemboongkaran
1–13 Oktober
Media TarakanKu pertama kali mengangkat keresahan masyarakat terhadap polisi tidur di kawasan Ladang, Tarakan Tengah, pada 1 Oktober 2026. Dua minggu kemudian, pada 13 Oktober, warga melakukan aksi klakson sebagai bentuk protes terhadap keberadaan polisi tidur tersebut.
21–24 Oktober
Atensi terhadap aksi klakson warga datang dari Fitri Zulkarnain (bidang kaderisasi). Gayung bersambut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tarakan mengeluarkan kajian terkait polisi tidur pada 21 Oktober 2026. Tiga hari kemudian, Dinas Perhubungan memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut.
26–27 Oktober
Dua hari setelah kajian IMM, media Rilisan dan NYALA (Nyata Lewat Aksi) menyebarluaskan hasil kajian tersebut. Keesokan harinya, 27 Oktober, muncul berita Ombudsman Kaltara yang menyoroti speed bump di kawasan Ladang dan meminta evaluasi berbasis regulasi.
28–29 Oktober
Pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa menggelar demonstrasi di DPRD Kota Tarakan dengan salah satu tuntutan terkait polisi tidur di Ladang. Sehari kemudian, atau 29 hari setelah unggahan pertama media, polisi tidur tersebut akhirnya dilepas oleh Dinas Perhubungan Tarakan. (red.)
Sumber
fikrizulfaqar (x), IMM Kota Tarakan, TarakanKu, RRI Tarakan, Tarakan TV.
