Bulungan – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara hingga memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026 tercatat baru mencapai 30,54 persen.
Serapan anggaran tersebut masih didominasi belanja operasi, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, Nurdin, mengatakan kondisi tersebut merupakan pola yang lazim terjadi dalam setiap tahun anggaran.
Menurutnya, belanja rutin menjadi komponen yang lebih cepat terealisasi karena digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan yang berlangsung setiap bulan.
“Kalau melihat posisi sekarang, realisasi masih didominasi belanja operasi. Yang paling besar berasal dari belanja pegawai dan belanja barang serta jasa karena memang sifatnya rutin,” kata Nurdin, Selasa (30/6/2026).
Sementara itu, realisasi belanja modal masih relatif rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah proyek pembangunan yang masih berada dalam tahap pelaksanaan, sehingga pembayaran kepada penyedia jasa belum dapat dilakukan secara maksimal.
Nurdin menjelaskan, pencairan anggaran pembangunan umumnya dilakukan setelah pekerjaan fisik mencapai progres tertentu atau telah selesai dikerjakan. Karena itu, serapan belanja modal pada periode awal tahun biasanya lebih rendah dibandingkan belanja operasi.
Menurutnya, pola tersebut menjadi salah satu karakteristik pengelolaan APBD yang berulang dari tahun ke tahun.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran secara berkala setiap triwulan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana serta target yang telah ditetapkan.
“Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perangkat daerah. Karena itu, perkembangan serapan belanja terus kami pantau agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Meski realisasi APBD saat ini masih berada di angka 30,54 persen, Nurdin optimistis penyerapan anggaran akan mengalami peningkatan pada semester kedua.
Seiring dimulainya berbagai proyek pembangunan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), realisasi belanja modal diperkirakan akan mulai mengalami percepatan.
Ia berharap setiap OPD dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun agar penyerapan anggaran berjalan lebih merata dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Kami berharap pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat sejak awal tahun sehingga distribusi realisasi anggaran lebih merata dan tidak lagi terkonsentrasi pada akhir tahun,” pungkasnya. (ADV)
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
98FM1G
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
