Kenapa DKISP Ajak Warga Laporkan Akun Resmi Kaltara? Panik Lah Masa Enggak!

Baru-baru ini, segenap warga Kaltara bersama para hacker lokal disuguhkan manuver ‘kocak’ dari panggung birokrasi. Di tengah hari Selasa siang (20/10) akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara @kaltaraprov berhasil dibobol. Alih-alih mengulas dugaan siapa sebenarnya sang hacker, tulisan ini lebih berfokus pada respons yang diambil oleh instansi pemerintah yang membidangi persandian dan keamanan.

Beberapa jam setelah tersiarnya kabar @kaltaraprov diretas, bidang Persandian dan Keamanan yang dinaungi DKISP Kaltara merilis poster yang buat warga bingung serentak: meminta masyarakat umum untuk berbondong-bondong melaporkan akun tersebut. Dari poster yang disebarkan oleh akun instagram @persandian_kaltaraprov terlihat jelas langkah teknis yang dapat dilakukan para pemirsa pada gambar dibawah ini:

Pada caption postingan @persandian_kaltaraprov poin ke empat tertulis: “Masyarakat diharapkan membantu dengan melaporkan/report akun kaltaraprov melalui fitur Report/Laporkan di Instagram apabila ditemukan aktivitas mencurigakan.” Lihat postingan utuhnya di bawah ini:

https://www.instagram.com/p/DetHcMugVYe/

Mengapa langkah ‘Laporkan Akun’ adalah langkah konyol?

Mari kita coba hitung untung-rugi paling ‘basic’ dari tindakan ini. Meminta publik melakukan pelaporan massal pada akun yang sedang diretas adalah langkah bunuh diri digital. Hal ini memicu algoritma otomatis Meta untuk membekukan (suspend) atau bahkan berisiko menghapus akun secara permanen. Jika akun tersebut hangus, peretas tidak rugi sepeser pun. Justru tujuan utama si hacker untuk merusak reputasi dan memutus aset komunikasi publik Pemprov (Pemerintah Provinsi) tercapai 100% tanpa effort tambahan.

Skenario kedua, akun yang tidak sampai dihapus oleh Meta akan menyisakan banyak poin peringatan yang disebabkan oleh laporan beruntun yang mencurigakan. Langkah memulihkan akun jadi lebih rumit dan menyita waktu yang lebih lama bagi pemilik sah.

Kesimpulannya, “Himbauan Report Akun Instagram” ini bagai membakar rumah sendiri hanya karena ada pencuri yang berhasil masuk ke dalam kamar. Rumahnya habis, pencurinya malah kabur duluan lewat jendela belakang.

Audit di dalam, kebobolan di luar: Fakta menggelitik tapi tragis.

Masih ada hal lucu berikutnya.. Tepat saat insiden peretasan terjadi (20/10), DKISP Kaltara di bawah bendera CSIRT (Computer Security Incident Response Team = Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer) sebenarnya sedang menggelar agenda bertajuk “Bimbingan Teknis Audit Keamanan Informasi” yang berlangsung pada tanggal 19 hingga 31 Oktober. Anda bisa lihat agenda lengkapnya di bawah ini:

https://csirt.kaltaraprov.go.id/kegiatan/5

Saya kira, sang hacker memang sengaja memilih tanggal aksinya saat bimtek keamanan sedang berlangsung. Di dalam ruangan, para pejabat dan staf sibuk menyimak slide presentasi tentang teori audit keamanan informasi, sementara di luar ruangan, akun media sosial utama pemerintah justru sedang di-hack menyebarkan konten penipuan. Kalau ceritanya begini, bagaimana publik bisa percaya pada audit keamanan jika sosmed paling depan milik sendiri telah gagal diamankan?

Melihat besarnya potensi dampak yang ditimbulkan, ketika mendengar kabar aksi peretasan ini saya langsung meluncur ke DKISP dan KI (Komisi Informasi) Provinsi Kaltara, namun sayang tak ada satupun diantara pemangku kebijakan yang dapat saya temui.

Beginikah contoh yang bertanggung jawab?

Bagian ini sudah tidak lucu lagi.. Apa yang diposting pertama kali setelah akun berhasil diambil alih? Bukannya menyampaikan permohonan maaf atau membuat semacam formulir laporan bagi warga yang terlanjur transfer, instagram @kaltaraprov justru terlebih dahulu memposting serangkaian foto kegiatan rutin pemerintah. Permohonan maaf baru diselipkan belakangan, seolah-olah keselamatan publik kalah penting dibanding laporan kinerja harian.

Bahkan, saat permohonan maaf akhirnya diunggah, bahasa yang digunakan sangat problematis. Permohonan maaf tersebut dibuka dengan kalimat: “Sehubungan dengan dinamika keamanan siber yang sempat terjadi pada akun resmi ini…”

Pemilihan kata “dinamika keamanan siber” adalah bentuk ‘penghalusan kata’ yang manipulatif.

Ini bukan sekadar “dinamika”, ini adalah kebocoran akibat kelalaian operator. Penggunaan bahasa semacam ini memperlihatkan enggan diakuinya kesalahan internal, alih-alih berani pasang badan dan bertanggung jawab jika ada masyarakat yang terlanjur menjadi korban penipuan scam/giveaway saat akun diretas.

Simak poin ke-5 pada kiriman @persandian_kaltaraprov di instagram: “Bagi yang sudah terlanjur mentransfer, segera hubungi bank Anda, laporkan ke OJK melalui telepon 157 atau WhatsApp 081157157157, dan buat laporan ke kepolisian.” Selengkapnya dibawah ini:

https://www.instagram.com/p/Des3Pd2Aaul/

Setelah membuka kalimat permohonan maaf dengan menyematkan sang penipu sebagai pihak yang tidak ‘bertanggung jawab,’ seharusnya pemerintah bisa memberi teladan bagi masyarakat ‘bagaimana cara’ yang bertanggung jawab.

Lempar Batu, Sembunyi Tangan.

Perlu diingat bahwa masyarakat mempercayai akun @kaltaraprov karena adanya centang biru (verified badge), logo resmi pemerintah, dan reputasi lembaga negara. Ketika peretas mengunggah iming-iming tebus murah atau giveaway, warga percaya karena yang mengunggah adalah akun resmi pemerintah, bukan akun anonim di internet.

Mengarahkan para korban untuk “urus sendiri ke bank, OJK, dan polisi” tanpa ada sedikit pun pernyataan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengamanan internal pemerintah / si-admin adalah bentuk sikap yang sangat dingin dan tidak bertanggung jawab.

Sebagai pemilik akun resmi yang sempat menjadi sarana penipuan, langkah bijak dan bertanggung jawab dari Pemprov seharusnya adalah:

Membuka Posko Pelaporan Internal: Menyiapkan jalur khusus (kontak/WA resmi DKISP Kaltara) untuk mendata berapa banyak warga Kaltara yang telah menjadi korban.

Pendampingan Hukum & Pembuktian: Membantu menyediakan surat keterangan resmi bahwa akun @kaltaraprov memang benar diretas pada jam/tanggal tersebut, agar korban bisa menyerahkan surat itu ke bank atau kepolisian untuk mempermudah pemblokiran rekening penipu.

Memberikan instruksi normatif seperti “segera hubungi bank Anda…” memperlihatkan bahwa pemerintah enggan memikul beban akuntabilitas. Mereka memposisikan diri seolah-olah sama-sama “korban”, padahal posisi mereka adalah pengelola aset publik yang lalai.

Penulis,
Fitri Zulkarnain (Kaka)
Tanjung Selor – Jumat, 23 Oktober 2026

Sedikit catatan:
Saya pertama kali menerima kabar adanya aksi peretasan ini dari Sobat Cyber Indonesia (SCI) Kaltara. Sebuah komunitas yang fokus pada bidang teknologi dan keamanan siber di Kalimantan Utara.