Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah menjadi salah satu inovasi kebijakan fiskal paling strategis dalam dekade terakhir. Program ini tidak hanya hadir sebagai jawaban atas isu ketimpangan gizi, tetapi juga menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal dapat berperan sebagai mesin penggerak ekonomi lokal.
Melalui penyediaan paket makanan bergizi bagi kelompok sasaran, MBG menciptakan sirkulasi ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha kecil, hingga lembaga pendidikan.
Di Kalimantan Utara, implementasi MBG menunjukkan skala operasional yang cukup besar. Berdasarkan Laporan ALCo Kanwil DJPb Kaltara tahun 2025, program ini telah melibatkan empat kabupaten/kota, 32 pemasok bahan pangan, 17 Satuan Pelayanan Pelaksana Gizi (SPPG), dan menjangkau lebih dari 40 ribu penerima manfaat.
Di balik angka-angka tersebut, tersimpan dinamika ekonomi yang hidup. Setiap paket makanan yang tersaji di meja anak-anak sekolah menjadi representasi dari kerja kolektif lintas sektor pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat—yang membentuk ekosistem pangan sehat dan produktif.
Namun, seperti halnya kebijakan ekonomi berskala besar, pelaksanaan MBG tidak luput dari tantangan. Di lapangan, dinamika harga bahan pangan menjadi variabel yang sangat memengaruhi biaya operasional program.
Data menunjukkan bahwa pada awal 2025, harga komoditas sayuran dan bumbu di Kalimantan Utara mengalami kenaikan signifikan.
Fenomena tersebut disusul oleh peningkatan harga protein hewani: ayam menembus Rp 47.785 per kilogram, telur Rp34.784, dan daging sapi mencapai Rp168.006. Lonjakan harga ini menggambarkan hubungan erat antara kebijakan sosial dan mekanisme pasar ketika permintaan meningkat secara kolektif akibat kebutuhan penyediaan makanan bergizi dalam volume besar, pasar pun bereaksi.
Dalam perspektif ekonomi mikro, kondisi tersebut merupakan gambaran klasik pergeseran kurva permintaan ke kanan. Ketika penawaran belum mampu mengimbangi peningkatan permintaan, terjadilah tekanan harga.
Namun menariknya, pada pertengahan semester II 2025, harga mulai menunjukkan tanda-tanda stabil. Hal ini menandakan bahwa pasar telah beradaptasi. Pemasok memperluas jaringan distribusi, petani meningkatkan volume produksi, dan sektor logistik menyesuaikan arus barang sesuai kebutuhan.
Proses penyesuaian ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG secara tidak langsung telah mendorong aktivasi faktor produksi local tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam menuju keseimbangan baru yang lebih dinamis dan adaptif.
Di sektor ketenagakerjaan, dampak MBG terasa sangat nyata. Program ini berhasil membuka peluang kerja baru, terutama bagi kelompok masyarakat produktif yang sebelumnya berada di sektor informal.
Di Kalimantan Utara, tercatat sedikitnya 32 SPPG yang tersebar di empat wilayah utama: Tarakan, Nunukan, Bulungan, dan Malinau. Setiap unit SPPG mengoperasikan sekitar sebelas tenaga kerja, mulai dari juru masak, petugas pengolahan bahan pangan, hingga pengendali kualitas makanan.
Artinya, lebih dari 350 tenaga kerja langsung terserap melalui unit-unit pelaksana gizi ini. Jika memperhitungkan rantai pasok tidak langsung petani, peternak, pemasok, pengemudi, pengecer, hingga pengelola penyimpanan angka tersebut berlipat ganda.
Dari sini terlihat bahwa MBG berperan ganda: bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga.
Perputaran ekonomi yang ditimbulkan oleh MBG menunjukkan efek berganda (multiplier effect) yang kuat. Setiap rupiah belanja pemerintah untuk pembelian bahan pangan menghasilkan dampak berantai ke berbagai sektor. Petani memperoleh pasar yang lebih pasti, UMKM katering mendapatkan kepastian permintaan, dan sektor logistik mengalami peningkatan aktivitas pengiriman barang.
Pola ini menciptakan keseimbangan baru dalam struktur ekonomi lokal, di mana belanja sosial menjadi investasi produktif.
Bagi petani dan peternak, kehadiran MBG membawa kepastian yang sebelumnya jarang mereka miliki: kepastian pembeli dan harga. Permintaan yang stabil terhadap komoditas seperti sayur, telur, ikan, dan ayam membuat mereka berani meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lahan, dan mengadopsi teknologi budidaya yang lebih efisien.
Dalam jangka menengah, proses ini menjadi fondasi awal bagi terbentuknya industrialisasi pangan local sebuah sistem ekonomi daerah yang berbasis pada sektor primer namun memiliki nilai tambah tinggi. Dampak jangka panjangnya juga menjangkau ranah fiskal.
Aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar program MBG akan meningkatkan potensi penerimaan pajak, baik di level pusat maupun daerah. UMKM yang berkembang membayar pajak usaha, pemasok membayar PPN dan PPh, serta pemerintah daerah memperoleh tambahan dari retribusi dan kontribusi ketenagakerjaan.
Artinya, MBG bukanlah kebijakan fiskal satu arah yang hanya mengeluarkan dana, tetapi justru menciptakan sirkulasi ekonomi yang memberi umpan balik positif terhadap penerimaan negara.
Meski demikian, tantangan besar tetap ada pada aspek stabilitas harga dan pengawasan mutu. Peningkatan permintaan pangan akibat MBG berpotensi menekan harga pasar jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi lokal. Oleh karena itu, intervensi fiskal harus dilakukan secara hati-hati.
Pemerintah daerah perlu memperkuat kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan lokal agar rantai pasok tidak tergantung pada pemasok besar di luar daerah. Ketahanan pangan harus dibangun dari bawah, melalui pemberdayaan dan penguatan sistem produksi masyarakat setempat.
Selain itu, pengawasan terhadap kualitas pangan menjadi faktor krusial. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan menerapkan standar gizi serta kebersihan yang seragam.
Pengawasan terpadu antarinstansi Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Ketahanan Pangan perlu dilakukan secara rutin.
Sistem pelaporan digital berbasis traceability juga dapat diterapkan untuk memastikan transparansi distribusi dan kualitas bahan pangan. Di sisi lain, isu lingkungan tak boleh diabaikan. Volume distribusi makanan yang besar berpotensi menimbulkan limbah pangan. Sehingga setiap SPPG harus memiliki prosedur pengelolaan makanan sisa, pengomposan limbah organik, dan sistem pemilahan sampah yang ramah lingkungan. Pendekatan ini penting agar MBG tidak hanya menyehatkan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan alam.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada tiga hal utama: tata kelola, integrasi data, dan keberlanjutan fiskal. Integrasi data penerima manfaat penting untuk memastikan program benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga rentan gizi dan ekonomi.
Penguatan tata kelola menjamin bahwa setiap rupiah anggaran tepat sasaran dan menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang maksimal. Sedangkan keberlanjutan fiskal memastikan bahwa program dapat berjalan konsisten tanpa mengganggu keseimbangan anggaran daerah.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek sosial. Ia adalah model kebijakan fiskal progresif yang mampu menyatukan misi sosial dan ekonomi dalam satu gerak yang harmonis. Ketika belanja negara diarahkan dengan cermat pada sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, hasilnya bukan hanya perbaikan gizi, tetapi juga penguatan fondasi ekonomi daerah.
Dalam konteks Kalimantan Utara, MBG telah menjadi laboratorium nyata bagaimana intervensi fiskal mampu mengaktifkan faktor produksi, menstabilkan harga pangan, membuka lapangan kerja, serta membangun kepercayaan publik terhadap peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya. (*)
Ditulis Oleh; Aslan, Se., M.Ec.Dev
Akademisi Universitas Kaltara
Anda akan otomatis menuju ke halaman Bonus Area setelah menyalin Kode Traffic di bawah ini
8DIG3Q
