Rancangan Indonesia Emas 2045 tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045. Dokumen ini terbuka bagi publik di laman resmi dengan stampel tanda air (watermark) “Tidak untuk Dikutip – Kementerian PPN/Bappenas”, terdiri dari 6 Bab dan 300 lebih Halaman.
Dokumen Indonesia Emas 2045 ini dimulai dengan Selayang Pandang Pembangunan Indonesia yang membahas tentang Refleksi Dua Dekade (20 tahun; 2005-2025) Pembangunan dan Isu dan Tantangan Pembangunan ke Depan.
Bagian “Isu dan Tantangan Pembangunan ke Depan” menyorot 14 poin. Kali ini pada tiap konteks kita hanya akan sebut 3 poin yang dianggap paling relevan.
Pada konteks Ekonomi, Isu dan tantangannya pada poin (1) Produktivitas rendah, (6) Kontribusi UMKM dan koperasi kecil, dan (9) Integrasi ekonomi domestik terbatas.
(1) Produktivitas rendah. Rata-rata produktivitas yang tecermin dari Total Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66.
Sementara Korea Selatan ( -merdeka hanya 2 hari lebih cepat dari Indonesia ); mampu mencapai 1.61 saat menuju negara maju 1971-1995, atau Tiongkok sebesar 1,60 pada 2005-2019.
Produktivitas yang rendah tersebut disebabkan kualitas SDM, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) yang tertinggal, dan kepastian hukum yang lemah.
(6) Kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian kecil, walaupun tinggi penyerapan tenaga kerja. Sebabnya keahlian pekerja dan nilai tambah UMKM dan koperasi rendah, termasuk rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil.
Produktivitas tenaga kerja Indonesia sepanjang 2010-2022 hanya US$ 7.200+ per pekerja, sementara rata-rata kawasan ASEAN sebesar US$ 8.400+ per pekerja.
(9) Integrasi ekonomi domestik yang tidak optimal mengakibatkan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih terbatas, karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa (berkontribusi 57,8% terhadap PDB, 2022). Isu ini mengakibatkan tingginya biaya logistik, kuantitas dan kualitas SDM tidak merata.
Pada konteks Pendidikan, isu dan tantangannya pada (2) IPTEKIN dan riset lemah, (7) Infrastruktur dan literasi digital rendah, dan (10) Kualitas SDM yang makin rendah.
(2) IPTEKIN (ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi) dan riset yang lemah, pada gilirannya mengancam pertumbuhan ekonomi potensial. Fenomena ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah, dilihat dari porsi anggaran terhadap PDB.
Pada tahun 2020. Indonesia 0,28% dari PDB, Korea Selatan 4,81% Malaysia 1,04%
Selain data tentang riset yang juga tertinggal (berkorelasi dengan porsi anggaran IPTEKIN) dibanding negara ASEAN lainnya, persoalan lain juga disoroti seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (scientific temper).
(7) Infrastruktur dan literasi digital rendah, disebabkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia pada sisi penawaran dan permintaan (ekosistem digital) belum optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pola penggunaan internet yang kurang produktif tidak memberi dampak ekonomi secara signifikan bagi perekonomian nasional.
(10) Kualitas SDM yang makin rendah, disebabkan layanan pendidikan yang belum merata karena disparitas (kesenjangan) partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi. Kualitas pendidikan yang rendah disebabkan sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, serta terbatasnya guru profesional yang belum terdistribusi ke daerah dan satuan pendidikan.
Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi, juga kualifikasi pendidikan penduduk yang masih rendah juga dibahas pada bab awal dokumen ini. Masalah ini harus teratasi dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi.
Pada konteks Sosial, terdapat isu (8) Pembangunan belum berkelanjutan, (13) Demokratisasi belum optimal, dan (14) Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa.
(8) Pembangunan belum berkelanjutan harus beralih sepenuhnya pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh, sementara penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi perlu ditingkatkan. Termasuk, tantangan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak perlu penegakan hukum dan regulasi.
(13) Demokratisasi belum optimal, disebabkan kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil. Kurangnya kemampuan keuangan masyarakat, dan belum diterapkannya prinsip keterbukaan oleh pemerintah juga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat.
(14) Dalam menghadapi tantangan kesenjangan Jawa dan luar Jawa, perlu adanya pemenuhan kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau. Termasuk pemenuhan akan kebutuhan air dan pelayanan tenaga listrik secara berkelanjutan.
Bab pertama tentang Selayang Pandang Pembangunan Indonesia ini ditutup dengan paragraf tentang kesinambungan pembangunan, kaidah pelaksanaan dan kapasitas pembiayaan.
Sebagai Aksi Nyata mengawal Indonesia Emas 2045, NYALA ( Nyata Lewat Aksi ) hadir dengan program kerja di bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial. Daftar di Sini.
Anda akan otomatis menuju ke halaman Bonus Area setelah menyalin Kode Traffic di bawah ini
PKFVXP
