Oleh : Agiel Lambada Kabid Pemberdayaan Ummat HmI cabang Bangkalan
Akhir November 2025, Pulau Sumatra kembali diguncang bencana besar: banjir bandang dan longsor menghantam banyak wilayah terutama di wilayah utara dan barat pulau. Korban jiwa menumpuk ribuan orang kehilangan rumah, infrastruktur terputus, ribuan lainnya mengungsi. Bencana ini bukan sekadar rangkaian hujan deras. Ia adalah akumulasi dari keputusan manusia meliputi deforestasi, alih fungsi lahan, dan perusakan ekologis yang akhirnya menagih dengan cara paling kejam.
Fakta Terbaru Skala Bencana
Menurut data resmi terbaru, korban tewas akibat banjir dan longsor di Sumatra telah mencapai 811 orang, dengan 623 orang masih hilang dan puluhan ribu mengungsi.
Sebelumnya angka resmi sempat tercatat sebagai 174 orang korban meninggal dalam satu periode pelaporan awal, dengan puluhan lainnya hilang.
Provinsi dan wilayah paling parah terdampak termasuk Sumatra Utara (termasuk daerah seperti Sibolga, Tapanuli, dan Medan), Sumatra Barat serta Aceh.
Di berbagai daerah, ratusan hingga ribuan rumah, bangunan, dan fasilitas umum tenggelam banyak jalan, jembatan dan akses komunikasi terputus akibat longsor dan banjir.
Akses ke banyak wilayah terpencil sangat sulit: alat berat sulit masuk, transportasi terhambat, dan evakuasi sebagian besar dilakukan lewat udara atau penyebrangan menggunakan perahu kecil.
Pemicu Kesengsaraan: Badai, Iklim, dan Kerusakan Lingkungan
Bencana kali ini dipicu oleh hujan deras yang diperparah oleh keberadaan Cyclone Senyar siklon tropis langka yang melanda kawasan Selat Malaka dan menyebabkan curah hujan ekstrem.
Namun demikian, banyak pengamat dan aktivis menegaskan bahwa hujan dan siklon hanyalah pemicu bukan penyebab utama. Penyebab utama adalah kerusakan ekologis: rusaknya hutan di zona hulu, alih fungsi lahan, eksploitasi tanpa tata kelola, serta degradasi daerah aliran sungai (DAS).
Di wilayah seperti kawasan hutan di sekitar hulu sungai, tutupan vegetasi penahan air dan tanah sudah banyak hilang. Akibatnya, ketika hujan lebat air tak diserap, tapi langsung meluncur ke hilir, membawa lumpur, kayu, dan kehancuran.
Tuntutan: Transformasi Kebijakan & Komitmen Penyelamatan Lingkungan
Untuk mencegah tragedi susulan dan memulihkan ekosistem yang tersakiti, diperlukan langkah serius:
1. Audit dan revisi izin konsesi Perusahaan tambang, perkebunan, dan alih fungsi lahan di zona kritis harus diaudit dan dievaluasi ulang, dari kacamata ekologis, bukan semata administratif.
2. Rehabilitasi hutan dan restorasi DAS Prioritaskan pemulihan fungsi hutan di zona hulu dan penyangga, penanaman kembali, restorasi kawasan gambut atau lahan kritis, serta perlindungan sungai dan aliran air.
3. Peningkatan transparansi & partisipasi publik Pemerintah harus membuka data peta konsesi, izin, dan rencana tata guna lahan; masyarakat lokal harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan.
4. Penguatan penegakan hukum terhadap deforestasi ilegal & kerusakan lingkungan Hukum harus tegas dijalankan tanpa pengecualian, agar “legalitas” tidak menjadi kamuflase perusakan.
5. Perubahan paradigma pembangunan Prioritaskan keselamatan dan keberlanjutan ekosistem di atas keuntungan jangka pendek anggap hutan & alam sebagai bagian fundamental dari keamanan dan hak hidup warga.
Bumi Berteriak dan Kita Harus Mendengar
Gelondongan kayu, lumpur, dan reruntuhan yang dibawa arus banjir di Sumatra bukan sekadar “sampah alam.” Ia adalah bukti bukti bahwa hutan kita sudah tergerus, bahwa perusakan ekologis terus berlangsung, bahwa keputusan manusia telah memundurkan keselamatan kita sendiri.
Jika kita terus menunggu terus berargumen bahwa ini “takdir alam” atau “hujuan ekstrem” maka kita sendirilah yang menutup mata terhadap akar masalah.
Kini, saatnya bagi publik, media, dan negara untuk mendengar alam berbicara dan bertindak. Bukan dengan retorika, tapi dengan keputusan nyata.
Karena ketika alam memberi peringatan itu bukan amarah kosong. Itu adalah tagihan.
