TANJUNG SELOR, rilisan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan kendati sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, mengingatkan jajaran pemda agar tidak terlena dengan capaian WTP yang telah diraih selama 12 tahun berturut-turut. Menurutnya, mempertahankan konsistensi laporan keuangan jauh lebih berat dan menuntut kedisiplinan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan. Jangan sampai ada kelalaian administrasi yang berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Denny pada Senin (22/06/26).
Selain aspek pelaporan keuangan, Sekprov menyoroti pentingnya segera merampungkan kewajiban administrasi pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait penilaian kinerja penyedia yang belum tuntas oleh sebagian pejabat. Ia menegaskan bahwa mutasi jabatan tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menuntaskan seluruh sisa administrasi, termasuk melalui jalur manual apabila akses sistem elektronik telah tertutup.
Pemprov Kaltara berharap seluruh perangkat daerah segera menuntaskan pekerjaan rumah administratif yang tertunda demi merawat rekam jejak keuangan yang baik serta menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan. (fz/red)
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
P9N0KG
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
