TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan tetap akan dilaksanakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Program yang menjadi perhatian utama adalah kegiatan yang dinilai memberikan dampak langsung serta manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprov Kaltara menegaskan, efisiensi tidak semata-mata berarti memangkas anggaran, tetapi memastikan belanja daerah digunakan secara tepat dan memberikan hasil yang optimal.
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nurdin, mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran.
“Yang menjadi fokus utama kita adalah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurdin.
Menurutnya, BKAD memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan. Pengendalian dilakukan untuk menjaga tertib administrasi sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“BKAD harus melakukan pengendalian untuk menjaga agar tertib administrasi dan memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dan memenuhi syarat,” tegasnya.
Pengawasan Tak Hanya Soal Serapan
Nurdin menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tidak hanya diukur berdasarkan tinggi rendahnya serapan anggaran. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan sejauh mana program yang dibiayai APBD mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Terhadap evaluasi yang dilakukan, itu tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga memperhatikan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Ia menilai tingginya realisasi anggaran belum otomatis menunjukkan sebuah program telah berhasil. Sebab, indikator yang lebih penting adalah kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan target serta manfaat yang ingin dicapai.
Karena itu, ketepatan sasaran menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program. Setiap perangkat daerah juga didorong untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi agar perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal.
Di sisi lain, pengelolaan APBD Kaltara tetap diarahkan untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan efisiensi diharapkan tidak menghambat program-program strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (*)
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
L3D4QK
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
