TANJUNG SELOR – Menghadapi keterbatasan keuangan daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diminta lebih cermat saat menjalankan perjalanan dinas dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Imbauan itu disampaikan Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (31/8) pagi.
Sanusi menyebut, keterbatasan keuangan daerah tidak hanya dialami Kaltara, tetapi juga menjadi persoalan banyak daerah di Indonesia. Karena itu, seluruh pegawai diminta lebih bijak dalam memakai anggaran, terutama untuk perjalanan dinas.
“Keuangan daerah kita saat ini sangat terbatas. Maka dalam perjalanan dinas perlu dipertimbangkan agar kegiatannya benar-benar efektif dan efisien,” ujarnya.
Selain soal efisiensi, Sanusi mengingatkan adanya aturan bagi pegawai Pemprov Kaltara yang melakukan perjalanan dinas. Mulai 1 September, setiap perjalanan dinas wajib dilengkapi dokumentasi yang menunjukkan informasi tempat atau lokasi pengambilan dokumentasi sebagai bagian dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dokumentasinya harus bisa menjelaskan tempat atau posisi saat dokumentasi diambil sebagai bahan SPJ. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Sanusi juga mengajak ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltara mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan. Pegawai yang memiliki kendaraan dan pajaknya sudah jatuh tempo diminta segera membayar. Sementara pegawai yang masih memakai kendaraan bernomor polisi luar Kaltara diimbau segera melakukan mutasi agar menggunakan pelat nomor KU.
“Ini bagian dari upaya kita bersama agar pendapatan daerah bisa lebih baik,” ujarnya.
Sanusi selanjutnya meminta seluruh ASN mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara apabila masih ada pegawai yang IKD-nya belum aktif. Menurutnya, pemutakhiran data kependudukan penting untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan memastikan data penerima bantuan sosial sesuai kondisi sebenarnya. Ia menyebut masih ada data yang menunjukkan seseorang telah menjadi ASN, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Nanti kami akan jemput bola untuk membantu mengaktifkan IKD di HP rekan-rekan sekalian,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, Sanusi juga menyampaikan perhatian terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta seluruh ASN menjaga kesehatan, terutama dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker bila diperlukan.
“Saya mengingatkan rekan-rekan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Kalau memang diperlukan, gunakan masker,” katanya.
Selain itu, Sanusi menekankan kembali pentingnya disiplin ASN, termasuk dalam penggunaan pakaian dinas dan kehadiran saat apel pagi. Pegawai yang mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna cokelat khaki diminta menggunakan pakaian sesuai ketentuan dengan memasukkan baju ke dalam. Ia juga menyoroti masih adanya ASN yang tidak mengikuti apel dengan tertib, termasuk memilih duduk di belakang atau berada di pinggir jalan saat apel berlangsung.
Sanusi meminta seluruh ASN menjadikan disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab dan memberikan contoh yang baik bagi ASN kabupaten/kota maupun masyarakat.
“Saya minta kita semua menjaga harga diri sebagai ASN dan menghargai seragam yang kita pakai. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menggunakan pakaian ini,” pungkasnya.
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
3NQRO4
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
