Aset Tak Terdata dan Kendala Lapangan, Pemprov Kaltara Petakan Pengelolaan BMD

TANJUNG SELOR – Persoalan aset yang belum tercatat jelas serta kendala teknis yang kian menumpuk di lapangan tidak lagi bisa dibiarkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bergerak melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai masalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di tiap Perangkat Daerah agar tata kelola aset menjadi tertib, optimal, dan akuntabel.

Langkah itu diambil setelah banyak kendala disampaikan para pengurus barang dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan BMD di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (8/9/2026). Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., menekankan pentingnya akuntabilitas dan pemutakhiran data seluruh kekayaan daerah yang berasal dari APBD.

Menurut Taufik, BMD adalah kekayaan daerah yang diperoleh dari keuangan daerah, sehingga pertanggungjawabannya harus dilakukan sebaik mungkin. Ia menambahkan, pencatatan tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Keberadaan aset, status hukum, nilai dan kondisi, penggunaan dan pemanfaatan, serta pengamanan aset harus selalu diperbarui sesuai keadaan sebenarnya.

Taufik juga menilai pemetaan kendala setelah FGD menjadi langkah penting agar perbaikan dapat segera dijalankan. Setelah kegiatan itu, akan dilakukan pemetaan terhadap kendala atau permasalahan pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.

FGD yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara itu dihadiri Inspektur Daerah Provinsi Kaltara Yuniar Aspiati, S.E, M.AP, CGCAE, serta diikuti Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna/Pembantu SKPD secara luring maupun daring. Pemetaan yang dihasilkan dari diskusi tersebut mencakup seluruh tahapan pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan dan pengendalian.