TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan APBD Perubahan 2026 tetap diarahkan pada program prioritas pembangunan daerah, kendati menghadapi sejumlah tekanan fiskal. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., ketika menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kaltara.
Menurut Ingkong, situasi fiskal yang tidak ringan menuntut penyusunan APBD Perubahan dilakukan secara cermat dan selektif. Anggaran diprioritaskan untuk program yang mendesak serta memberi dampak langsung kepada masyarakat.
“Pelaksanaan pembangunan pada 2026 memang menghadapi tantangan fiskal yang berat. Meski demikian, hal itu tidak boleh mengaburkan arah dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Ingkong.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong efisiensi belanja, tanpa mengabaikan pelayanan publik dan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam APBD Perubahan 2026, Pemprov Kaltara masih berpedoman pada delapan prioritas pembangunan daerah, yaitu pembangunan SDM yang sehat, cerdas, dan berkesetaraan gender; pembangunan kawasan perbatasan yang sejahtera; peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan; serta pengembangan sektor pangan dan agribisnis berkelanjutan.
Selain itu, prioritas mencakup pengembangan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan, penguatan pariwisata dan budaya, percepatan konektivitas inter dan antarwilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
Ingkong menyatakan, kebijakan anggaran juga tetap diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah, termasuk mendorong investasi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat Kaltara. Menurutnya, keterbatasan fiskal harus menjadi momentum untuk lebih teliti dalam menentukan belanja. Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas dan sejalan dengan target pembangunan daerah.
“Setiap rupiah dari APBD mesti mendatangkan manfaat terbesar bagi rakyat, dan setiap program pembangunan harus betul-betul dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ingkong berharap pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 antara Pemprov Kaltara dan DPRD berjalan lancar berkat sinergi dan kemitraan yang sudah terbangun. Ia juga mengajak semua pihak mengawal pelaksanaan APBD agar mendukung terwujudnya Kaltara yang maju, makmur, berdaya saing, dan berkelanjutan.
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
FQBPCH
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
