Nunukan – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Nunukan menegaskan pentingnya
penguatan sinergi pembangunan di wilayah perbatasan sebagai bagian dari upaya
menghadirkan keadilan dan memperkokoh kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan dalam respon terhadap dinamika pembangunan di kawasan perbatasan yang terus berkembang.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia

satu paragraf pertama (post type) 051209

Iklan Bersponsor : Pertamina (051209)

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk pembangunan infrastruktur strategis dan program penguatan konektivitas wilayah.

IMM Cabang Nunukan mengapresiasi langkah-langkah tersebut sebagai bentuk komitmen
negara dalam membangun kawasan perbatasan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah ruang penguatan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam aspek pemerataan pembangunan, akses layanan dasar, serta efisiensi distribusi logistik di wilayah-wilayah tertentu.
Ketua Umum IMM Cabang Nunukan, Sahlan Fikri Haikal, menyampaikan bahwa
pembangunan perbatasan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Wilayah perbatasan bukan hanya soal letak geografis, tetapi juga tentang bagaimana negara
hadir secara utuh dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan
yang lebih merata dan berkeadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, IMM Cabang Nunukan mendorong agar arah kebijakan pembangunan ke depan
dapat semakin mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan wilayah atau keadilan spasial (spatial justice). Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan karakteristik dan tantangan wilayah perbatasan.
Selain itu, penguatan ekonomi lokal juga menjadi perhatian penting. IMM menilai bahwa
optimalisasi potensi daerah, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sistem distribusi dapat
menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus
memperkuat ketahanan ekonomi di kawasan perbatasan.
Dalam konteks kelembagaan, IMM Cabang Nunukan juga menekankan pentingnya peran
DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, serta perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.

“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, kami
optimis pembangunan di wilayah perbatasan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,”
tambahnya.

Sebagai organisasi kemahasiswaan, IMM Cabang Nunukan menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam isu-isu strategis seperti pembangunan kawasan perbatasan.

IMM Cabang Nunukan menegaskan bahwa sudah saatnya paradigma pembangunan diperkuat dengan cara pandang baru, bahwa Nunukan bukan halaman belakang, melainkan berandadepan Indonesia. Dengan sinergi yang kokoh dan komitmen bersama, diharapkan wilayah perbatasan dapat berkembang menjadi kawasan yang maju, inklusif, dan berdaya saing.