TANJUNG SELOR, rilisan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjamin stabilitas keuangan daerah tetap terjaga di tengah penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
Nur Indah Palupi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (Kasda) BKAD Kaltara menyampaikan bahwa kekuatan fiskal daerah masih memadai untuk menuntaskan kewajiban pembayaran gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sampai penghujung tahun 2026.
Menurut keterangannya, pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai diletakkan sebagai prioritas utama karena dikategorikan sebagai belanja wajib dan mengikat yang harus didahulukan dari pos pengeluaran yang lain.
Meski pendapatan daerah mengalami penyesuaian akibat berkurangnya kucuran dana pusat, kondisi keuangan Pemprov Kaltara dinilai tetap terkendali dan sehat, sehingga anggaran operasional rutin serta program prioritas pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Komitmen tersebut dibuktikan lewat penyaluran gaji ke-13 bagi ASN yang sudah mulai dicairkan sejak awal Juni 2026. Proses pencairan ini dilakukan usai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BKAD pada tanggal 2 hingga 5 Juni 2026, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp27,55 miliar.
Melalui kepastian pencairan gaji, TPP, serta gaji ke-13 tersebut, Pemprov Kaltara optimis bahwa roda pemerintahan, sektor pembangunan, dan pelayanan publik dapat terus berjalan secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2026. (fz/red)
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
UWS7MS
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
