Soal Pungli KKN di UBT, Mahasiswa Akui Ada Tekanan

Dugaan pungutan liar dalam bentuk asuransi yang dibebankan kepada mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Borneo Tarakan (UBT) memasuki pekan ketiga sejak dipublikasikan pertama kali pada 8 Oktober 2026.

Sampai saat ini, NYALA menyediakan formulir terbuka kepada siapapun untuk memberikan keterangan lanjutan.

Hasil sementara yang masuk, beberapa mahasiswa nyatanya mengaku ada tekanan dalam proses pengumpulan premi asuransi tersebut.

Formulir yang disebarkan secara terbuka itu memuat sejumlah pertanyaan kunci: apakah sosialisasi Asuransi Sinar Mas benar terjadi saat pembekalan, apakah pembayaran bersifat wajib, berapa nominalnya, ke mana uang disetorkan, hingga apakah ada sanksi atau tekanan bagi yang tidak membayar. Seluruh tanggapan responden yang valid dinilai memberikan gambaran yang kontras dengan versi rilis pihak kampus.

Kewajiban dan Nominal Asuransi

Perbedaan persepsi ini muncul di tengah status pembayaran yang oleh sebagian besar responden disebut wajib. Responden lainnya menyebut kewajiban itu bersifat “dalam kategori tertentu”, dengan rincian: “15 ribu rupiah untuk jaminan selama KKN, dan 50 ribu rupiah untuk jaminan 1 tahun pasca KKN.”

Seorang mahasiswa yang memilih menyembunyikan identitasnya memberikan keterangan gamblang:

“Awalnya pengumpulan asuransi itu katanya buat yang nda punya BPJS aja, tapi minggu selanjutnya jadi diwajibkan ke seluruh peserta KKN. Selama masa KKN wajib bayar asuransi 15k, untuk yang mau ambil asuransi selama setahun bayar 50k.”

Pernyataan ini secara implisit menggambarkan perubahan aturan —dari awalnya menyasar mahasiswa tanpa BPJS, menjadi kewajiban seluruh peserta.

Ada juga sebagian kecil responden yang mengisi “20.000/org” dalam formulir. Maka, sementara ini ada 3 nominal yang berhasil terkumpul dari keterangan responden; Rp 15.000, Rp 20.000, dan Rp 50.000.

Aliran Dana dan Adanya Tekanan

Rilis awal telah menyinggung adanya pesan terusan kepada Ketua Kelompok KKN mengenai pembayaran premi Asuransi Sinar Mas dengan tujuan transfer bank atas nama personal, lengkap dengan peringatan batas waktu pembayaran.

Temuan formulir mengonfirmasi hal ini: separuh dari keseluruhan responden menyatakan setoran asuransi masuk ke rekening orang pribadi. Sementara responden lainnya menyebut pembayaran bisa dilakukan ke rekening perusahaan asuransi atau secara tunai.

Soal sanksi, hampir seluruh responden menyatakan ada sanksi, meski bukan mereka yang mengalaminya secara langsung.

Namun, yang paling menjadi sorotan adalah jawaban atas pertanyaan mengenai kemungkinan adanya tekanan atau kejanggalan lain. Ada responden yang menjawab singkat “ada” tanpa merinci bentuknya, sementara respon lainnya menyatakan “awalnya” ada tekanan.

Konteks Regulasi: Wajib BPJS, Bukan Wajib Asuransi Komersial

Dalam konteks regulasi ketenagakerjaan, kewajiban perlindungan sosial bagi mahasiswa KKN memang diatur.[1] Namun, kewajiban tersebut berbeda dari asuransi komersial yang melibatkan perusahaan swasta seperti Asuransi Sinar Mas.[2]  Dengan demikian, klaim bahwa asuransi Sinar Mas di UBT bersifat wajib bagi seluruh peserta KKN—terlebih setelah sebelumnya dikatakan wajib untuk yang tidak memiliki BPJS memerlukan penjelasan terpisah.

Total Premi dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Rilis awal memperkirakan total premi asuransi yang dikumpulkan dari sekitar 1.469 peserta KKN tidak kurang dari 20 juta rupiah, dengan asumsi setoran terendah Rp15.000 per mahasiswa. Jika merujuk pada keterangan responden formulir yang menyebut adanya dua skema pembayaran—Rp15.000 untuk masa KKN dan Rp50.000 untuk jaminan setahun—potensi dana yang terkumpul bisa jauh lebih besar, bergantung pada berapa banyak mahasiswa yang mengambil skema setahun. (fz)

Catatan kaki:

[1] Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana diperbarui dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025, mahasiswa yang mengikuti KKN wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Regulasi ini bersifat wajib dan berlaku nasional. Sebagaimana yang diberlakukan pada kampus Unsoed.

[2] Sejumlah kampus memang menjalin kerja sama dengan Asuransi Sinar Mas untuk perlindungan kecelakaan diri mahasiswa KKN, seperti yang dilakukan Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP). Tetapi, dalam praktik di beberapa kampus lain, asuransi kesehatan swasta bagi peserta KKN justru disebut bersifat opsional, misal UINSU Medan.