TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum lama ini menggelar agenda Rembuk Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kaltara Tahun 2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara, Wahyuni Nuzband menjelaskan, kegiatan yang berlangsung pada bulan kemarin menghasilkan kesepakatan untuk melakukan komitmen bersama dan bersinergi dalam mengatasi permasalahan.
“Kami menyadari bahwa stunting merupakan masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak anak, serta berdampak pada kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah,” kata Wahyuni (25/4).
Berkenaan tersebut, telah disusun sejumlah langkah strategis dalam rangka mengurangi angka stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah. Total ada 15 poin yang dihasilkan dan akan ditindaklanjuti oleh berbagai stakeholder terkait.
“Kami akan memperkuat kolaborasi, tugas dan tanggung jawab TPPS/TKPKD tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat kecamatan serta desa/kelurahan,” paparnya.
Lanjut dia, Rembuk stunting telah menetapkan target penutunan stunting tahun ini di kabupaten/kota sesuai forum stakeholder masing masing. Terdapat delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di wilayah kabupaten dan kota secara tepat waktu.
“Seluruh stakeholder juga menyepakati peningkatan persentase kunjungan balita di Posyandu, sehingga dapat menopang cakupan data e-ppgbm minimal 90 persen pada tahun 2024,” ujarnya.
Pemerintah bersama instansi lainnya juga berkomitmen menyediakan sarana prasarana air bersih dan sanitasi bagi keluarga resiko stunting. Termasuk peningkatan fungsi kelembagaan TPPPS/TKPKD provinsi/kabupaten/kota dan TPPS kecamatan sampai desa/kelurahan.
“Nanti juga akn difasilitasi pemenuhan alat ukur antropometri, alat cek hemoglobin dan ultrasonografi di setiap fasilitas kesehatan dengan target 100 persen pada tahun 2024,” pungkasnya. (adv)
