Harapan masyarakat Kalimantan Utara untuk memiliki transportasi kereta api kembali menguat setelah Pemerintah Provinsi Kaltara menjalin komunikasi intensif dengan PT Indonesia Transit Synergy (INTRA). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal menuju realisasi proyek infrastruktur besar yang nilainya diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp25 triliun.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menerima langsung jajaran PT INTRA dalam audiensi yang digelar di Kantor Badan Penghubung Kaltara, Jakarta, pada 21 April 2026. Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan memaparkan rencana pembangunan jaringan kereta api yang akan dibiayai sepenuhnya oleh investor, tanpa melibatkan anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
Selain menghadirkan moda transportasi baru, proyek ini juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal, sehingga diharapkan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Zainal menyambut baik rencana investasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan kereta api memiliki peran strategis, tidak hanya dalam memperkuat sektor transportasi, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Kaltara dan sekitarnya.
Jaringan kereta api yang direncanakan akan menghubungkan berbagai wilayah strategis di Kaltara, bahkan berpotensi terkoneksi hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, serta terintegrasi dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rencana pengembangan ini sebenarnya telah disusun sejak 2015 dan masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030. Sekretaris DPMPTSP Kaltara, Rahman Putrayani, menjelaskan bahwa dokumen tersebut sudah mencapai tahap studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan Detail Engineering Design (DED), sehingga saat ini hanya perlu dilakukan pembaruan sesuai kondisi terkini dan koridor yang direncanakan.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara tengah menyiapkan pembaruan masterplan, sedangkan draf kerja sama antara pemerintah dan pihak investor masih dalam proses kajian hukum.
Gubernur juga menyampaikan harapannya agar proses penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dapat dilakukan langsung di Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi. Ia bahkan telah mengundang pihak PT INTRA untuk datang ke daerah tersebut ketika dokumen kerja sama telah siap.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan, Wakil Bupati Malinau, serta sejumlah perwakilan pemerintah daerah lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa proyek kereta api di Bumi Benuanta kini semakin serius dipersiapkan dan berpeluang besar untuk segera direalisasikan.
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
XZBQHU
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
