Panitia Khusus (Pansus) Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur mengingatkan potensi berkurangnya bahkan hilangnya bantuan keuangan (Bankeu) bagi daerah pada tahun anggaran mendatang. Kekhawatiran ini muncul dalam pembahasan awal kamus usulan pokir yang saat ini masih berada pada tahap penyusunan program.
Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim, H. Baba, menyebut kondisi fiskal daerah ke depan diperkirakan semakin ketat, terutama jika kebijakan efisiensi anggaran masih berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.
“Tidak menutup kemungkinan efisiensi anggaran ini masih akan melanda sampai 2027. Ini tentu akan sangat berdampak,” ujar Baba saat diwawancarai usai rapat pembahasan pokir bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, dari sekitar 160 usulan pokir yang saat ini sedang dihimpun, sebagian program berpotensi terdampak karena keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah kewenangan sektor tertentu juga telah ditarik ke pemerintah pusat sehingga tidak lagi menjadi bagian dari perencanaan program pemerintah provinsi.
Baba mencontohkan sektor pertanian yang sebagian kewenangannya kini tidak lagi berada di tingkat provinsi, termasuk terkait penyediaan pupuk dan sarana prasarana pertanian.
“Yang berkaitan dengan pupuk dan sarana prasarana pertanian itu sudah di luar. Jadi dari 160 usulan itu kita sudah keluarkan yang bukan kewenangan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Pansus Pokir DPRD Kaltim tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk dengan Gubernur Kalimantan Timur, terkait arah kebijakan anggaran yang akan diambil ke depan.
Dalam pembahasan sementara, pemerintah provinsi disebut ingin memfokuskan pembiayaan pada program-program prioritas yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah provinsi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi skema bantuan keuangan yang selama ini menjadi sumber dukungan pembangunan bagi kabupaten dan kota.
“Pak Gubernur menyampaikan agar kita fokus dulu pada pembiayaan prioritas yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” kata Baba.
Namun hingga saat ini, Pansus Pokir DPRD Kaltim belum membahas besaran anggaran secara rinci. Seluruh usulan yang dibahas masih sebatas daftar program atau kamus usulan, dan belum memasuki tahap penghitungan nilai anggaran.
“Untuk angkanya belum ada. Ini masih sebatas program, baru kamus usulan saja,” tegasnya.
Kondisi tersebut membuat DPRD Kaltim memperkirakan sejumlah daerah berpotensi kehilangan dukungan Bankeu jika kemampuan fiskal pemerintah provinsi semakin terbatas pada tahun-tahun mendatang.
DAPAT BONUS senilai Rp 1.000 - Rp 10.000
setelah baca postingan di atas
dengan menyalin Kode Traffic di bawah ini
5RXAI2
...sedang mengarahkan Anda ke halaman Bonus Area
